Parlemen Indonesia menyerukan kepada parlemen-parlemen Negara lain untuk mendukung Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua yang diadopsi tahun 1990, Kerangka Aksi Dakar yang diadopsi tahun 2000 dan Deklarasi Jakarta yang diadopsi tahun 2008.

            Pernyataan ini disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie saat membuka Sidang I Forum of Asia Pasific Parliamentarians for Education (FASPPED), Selasa (6/7) di Hotel Sultan Jakarta.

            Marzuki mengatakan, parlemen Indonesia menggarisbawahi pentingnya dukungan tersebut untuk menuju Education For All (EFA) pada tahun 2015. Salah satu komitmen Millenium Development Goals (MDGs)  yang akan dicapai adalah pemerataan pendidikan dasar kepada seluruh warga yang ada dalam tujuan ke dua MDGs. Dan Education for All merupakan salah satu program yang didengung-dengungkan oleh UN Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco).

            Marzuki meyakini bahwa ada permasalahan mendesak yang harus dihadapi guna mengatasi beragam rintangan terhadap upaya penyediaan pendidikan bagi seluruh masyarakat di dunia secara berkelanjutan.

            Apalagi di tengah tantangan berat ke depan untuk mewujudkan enam target Pendidikan untuk semua yang terdiri dari  memperluas cakupan pendidikan termasuk pendidikan anak usia dini, menyediakan pendidikan dasar gratis untuk semua kalangan, memasyarakatkan dan membekali anak-anak dan orang dewasa dengan keterampilan yang berguna untuk kehidupan, meningkatkan tingkat melek huruf hingga 50 persen dan meningkatkan kualitas pendidikan.

            Dia menambahkan, krisis keuangan global yang melanda dunia di tahun 2008 adalah salah satu faktor utama yang menghambat pencapaian Pendidikan untuk Semua, yang juga menjadi prioritas penting Unesco di bidang pendidikan.

            Menurut Marzuki, dampak krisis keuangan global tidak hanya mengakibatkan jutaan anak di dunia terancam untuk tidak dapat mengenyam pendidikan, tetapi juga mengakibatkan langkah mundur bagi pencapaian tujuan ke dua MDGs yaitu mencapai pendidikan dasar secara universal.

            Marzuki meyakini bahwa semangat Deklarasi Jakarta yang memiliki komitmen untuk memberikan peluang yang sama kepada segenap masyarakat guna mengenyam pendidikan masih dan akan tetap relevan.

            Menurutnya, keterbatasan peluang untuk mengenyam pendidikan menjadi hal penting yang perlu diatasi. “Mengenyam pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang mendasar,” katanya.

            Mendukung upaya pemberian peluang yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mengenyam pendidikan juga merupakan prasyarat untuk mencapai keadilan sosial. Masyarakat yang tertinggal di bidang pendidikan akan kehilangan kesempatan untuk mencapai kesuksesan dalam banyak hal, termasuk pekerjaan, kesehatan dan partisipasi dalam proses politik.

            Selain itu, hambatan terhadap akses di bidang pendidikan akan berdampak signifikan terhadap peningkatan angka kemiskinan dari generasi ke generasi.

Untuk itu Marzuki meyakini, menjadi tugas mulia bersama untuk terus berupaya menggalang dukungan sumber daya manusia dan keuangan guna mendukung dan memasyarakatkan upaya pemberian peluang yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Tidak hanya peningkatan akses di bidang pendidikan saja yang perlu diperhatikan, melainkan juga peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri melalui peningkatan kualitas para guru di setiap tingkatan pendidikan, pengajaran pendidikan moral dan karakter serta penanaman nilai-nilai perdamaian sehingga dapat membantu memutus lingkaran konflik dan kekerasan. (tt,si) foto:doeh/parle/DS