Kekerasan mematikan kepada etnis Rohingnya di negara bagian Rakhine, Myanmar, dalam tiga hari terakhir hingga pekan lalu hampir memakan korban 100 orang tewas. Korban tewas meningkat karena bentrokan bersenjata antara tentara dan militan Rohingya. DPR menegaskan, seharusnya setiap negara harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB. Hasanuddin mengatakan, terlepas sebuah negara memiliki permasalahan politik, seharusnya setiap negara harus menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Hal ini pun sesuai dengan deklarasi HAM di PBB. Indonesia, sesuai dengan UUD 1945 dan filsafah Pancasila sangat menghormati HAM.

“Sehingga kasus di Myanmar, diusirnya etnis Rohingya sangat disesalkan. Kita meminta kepada pemerintah Myanmar utnuk bersikap arif, bijak dan adil. Apalagi, Aung San Suu Kyi adalah tokoh yang pernah mendapatkan Nobel Perdamaian,” kata Hasanuddin, sesaat sebelum Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Legislator F-PDI Perjuangan itu pun meminta agar penghargaan Nobel itu dicabut. Karena sikap Ang San tidak menunjukkan sebagai seseorang yang mendapat Nobel Perdamaian. Pihaknya pun meminta kepada PBB untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini.

“Kita juga dukung pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk bertemu Aung San di Myanmar. Kita harap ini diselesaikan dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan,” imbuh Hasanddin.

Ia menambahkan, seluruh komunitas Asean, harus bersama-sama menekan Myanmar untuk menyelesaikan kekerasan ini. Hak-hak seluruh pengungsi maupun etnis Rohingya harus dikembalikan, serta mendapat perlindungan dari negaranya.

“Jangan berpikiran dulu pengungsi ditampung negara-negara lain, maka masalah itu akan terus menerus terjadi. Myanmar harus bertanggungjawab dengan apa yang dilakukannya. Kekerasan harus dihentikan,” dorong politisi asal dapil Jawa Barat itu. (sf,mp)/foto:kresno/iw.