Anggota Komisi VII DPR Budi Harsono (F-PG) meminta pemerintah untuk menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tata niaga elpiji. Hal tersebut diungkapkan Budi saat Rapat Kerja atara Komisi VII DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto (F-PG) di DPR, Senin (23/2). “Pemerintah telah berjanji untuk menyiapkan PP tata niaga elpiji, yang memberikan kesempatan pihak swasta untuk berperan dalam penyediaan elpiji nasional, “ ungkapnya. PP tentang tata niaga elpiji ini harus segera diterbitkan karena menurutnya program konversi minyak tanah ke elpiji telah membuat kebutuhan elpiji menjadi meningkat menjadi lebih dari tiga juta ton. Sementara itu Pertamina selaku BUMN yang menangani langsung elpiji mengaku kewalahan dalam menyiapkan infrastrukturnya. Menanggapi hal tersebut, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Departemen ESDM Saryono Hadiwidjojo mengatakan, Pemerintah akan mengatur tata niaga harga elpiji ukuran 12 kilogram. Selama ini pengaturan harga elpiji 12 kg menjadi domain PT Pertamina (Persero). "Peraturan itu dalam pembahasan final di Biro Hukum Departemen Energi," katanya. Menurut dia, selama ini pemerintah hanya mengatur harga elpiji kemasan 3 kg yang memang mendapat subsidi negara. Sementara itu, Muhammad Nadjib (F-PAN) meminta pemerintah untuk memperioritaskan program gas kota. Sementara itu, menanggapi permintaan Anggota Komisi VII lainnya,Muhammad Nadjib (F-PAN) yang meminta pemerintah untuk memperioritaskan program gas kota, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, pembentukan gas kota bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri sekaligus untuk menggantikan peran minyak tanah dan elpiji. Untuk mendukung upaya tersebut, dalam tahun 2008 BPH Migas telah melakukan kajian pembentukan kota gas untuk 9 (sembilan) kota yaitu : Tarakan, Bontang, Samarinda, Balikpapan, Sorong, Lhokseumawe, Jambi, Prabumulih, dan Semarang. Sedangkan untuk tahun 2009 akan dilakukan kajian serupa untuk 9 (sembilan) kota lainnya seperti Lampung, Muara Enim, Cilegon, Makasar, Tenggarong, Bengkalan, Lubuk Linggau, dan Subang.(ol)