Fraksi-fraksi DPR Masih Beda Pendapat Soal Pembangunan Apartemen

16-08-2017 / KOMISI I
 
 
Fraksi-fraksi di DPR pun masih berbeda pendapat terkait rencana pembangunan apartemen DPR, sehingga publik diminta untuk menahan diri  untuk tidak terbawa pada arus pemberitaan negatif yang terjadi akhir-akhir ini. Anggota Komisi I Ahmad Muzani pun menyatakan penolakannya terhadap rencana pembangunan apartemen tersebut.
 
 
"Kan anggota DPR itu memiliki rumah dinas, ternyata sebagian dinas itu tidak ditempati oleh anggota DPR. Artinya anggota DPR sebagian telah memiliki hunian masing-masing di Jakarta," kata Ahmad Muzani di sela-sela Sidang Bersama MPR, DPR dan DPD di Gedung DPR RI, Rabu (16/8).
 
 
Legislator dapil Lampung I ini pun menyatakan fraksinya menolak rencana pembangunan apartemen tersebut. ia menekankan yang diperlukan adalah kedisiplinan para anggota DPR untuk dapat ditingkatkan. "Kita tidak setuju dan menolak dengan rencana pembangunan apartemen untuk anggota DPR RI," imbuh Muzani.
 
 
Sebagaimana diketahui, DPR adalah lembaga legislatif yang dalam mekanisme kerjanya tidaklah monolitik layaknya eksekutif, sehingga dalam mengambil sebuah kebijakan akan selalu menghimpun aspirasi dari masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan masukan masyarakat untuk nantinya dijadikan kebijakan yang final. (hs,mp) foto: parle
BERITA TERKAIT
Legislator Puji Pemikiran Geopolitik Pimpinan Muda TNI
22-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ide brilian para pemimpin muda TNI salah satunya oleh Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin menuai pujian dari...
Waka Komisi I Usul Pembentukan Cyber Command TNI
20-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan HUT...
DPR & Parlemen Jerman Bahas Potensi Kerja Sama Investasi Pertahanan
20-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan bahwa kunjungan Parlemen Jerman ke DPR RI membuka peluang...
Soroti Ancaman Kebocoran Data, Sarifah: Payment ID Harus Dikaji Lebih Dalam
13-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Padang - Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah menilai penerapan payment ID dalam setiap transaksi digital harus...