Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi berharap, Menteri Ketenagakerjaan memperhatikan jenis pelatihan yang ada di Balai Latihan Kerja (BLK) agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (Link and match), sehingga daya serapnya bisa mencapai 70 persen.

Terlebih, lanjut Dede, daerah perbatasan yang merupakan pintu masuk bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bisa bekerja di negara lain. “Kita berharap Kemenaker ke depan membuat jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhana industri, agar daya serpanya tinggi, apalagi di Kabupaten Sangau, Entikong yang merupakan perbatasan dengan Malaysia ini,”  jelas Dede di Entikong, Kalimantan Barat, Senin (31/07/2017).

Lanjut Dede, selain jenis pelatihannya yang harus sesuai dengan dunia kerja, Pelatih juga merupakan kunci bagi para calon pekerja Indonesia untuk meningkatkan kemampuan, sehingga  yang bekerja di sektor informal bisa menjadi pekerja formal. “Khusus di Sarawak saja TKI kita ada 300 ribu, tapi mayoritas mereka masih bekerja di sektor informal,” kata Dede.

Masih kata Dede, hal itu merupakan tugas negara untuk meningkatkan kemampuan para pekerja melalui pendidikan vokasional di BLK. “Ini tanggungjawab negara untuk memberikan ruang kepada saudara-saudara kita yang tidak masuk ke sekolah formal tetapi ingin bekerja di sektor formal melalui pendidikan vokasional di BLK, dengan jenis pelatihan yang sesuai dan menghadirkan pelatih, “ pungkasnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati, dia  merasa BLK yang ada selama ini masih tidak sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga serapannya hanya sedikit. “BLK disini sama saja seperti yang lain, tidak link and match antara jenis pelatihan yang dibuat dengan yang dibutuhkan industri,” ungkapnya.

Maka dari itu, Okky berharap, Kementerian Ketenagakerjaan, kedepan bisa melakukan kerjasama dengan Kementeria Perdagangan, Kemeterian Industri, Kemendikbud, dan Dinas yang ada di sekitar, sehingga output yang dihasilkan  dapat terserap dengan maksimal.

Hal lain, yang menjadi perhatian politisi partai PPP itu mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Ketenagakerjaan yang belum sepenuhnya melindungi  para pekerja pada sektor Informal di Entikong.

“BPJS Ketenagakerjaan di Entikong, tidak menggarap hampir semua para pekerja, karena tidak adanya  personil yang menjangkau ke daerah perbatasan. Padahal sesuai himbauan Jokowi harus ada pembangunan di perbatasan, harus diprioritaskan, kalau tidak berarti negara tidak hadir untuk melindungi. Ini akan dibahas saat rapat kerja,” ungkapnya.

Kunjungan kerja ini juga diikuti oleh anggota Komisi IX lainnya, diantaranya Imam Suroso (PDI-P), Betti Shadiq Pasadigoe (F-Golkar), Khaidir Abdurrahman (F-Gerindra), Aliyah Mustika Ilham (F-Demokrat), Hang Ali Saputra (F-PAN), Marwan Dasopang (F-PKB), Irgan Chairul MAhfiz (F-PPP). (rnm), foto : ria/hr.