Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengkhawatirkan peredaran narkoba merusak generasi muda di Indonesia. Anggaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Kementerian Hukum dan Ham, perlu ditingkatkan guna mengetahui keberadaan dan memberantas produsen, bandar dan sindikat narkoba.

“Kami (Komisi III) akan mengevaluasi regulasi dan anggaran terkait operasi pengungkapan produksi dan peredaran narkoba,” katanya usai melakukan pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, di Gedung Borobudur Polda Jawa Tengah, Jumat (21/07/2017)  .
 

Dalam kunjungan ini, Nasir Djamil mengatakan, Komisi III ingin mengetahui sejauh mana Polda Jawa Tengah, BNNP Jawa tengah, dan Kanwil Hukum dan Ham mengawasi peredaran gelap narkoba, upaya mencegah terorisme dan radikalisme, serta pengawasan terhadap orang asing.

“Dari laporan tersebut, tampaknya ada perkembangan yang baik bagaimana mereka bisa melakukan pengawasan terhadap orang asing, dan juga mengatasi upaya-upaya terorisme dan deradikalisme. Yang paling penting, kami melihat sinergisitas antara BNNP dengan instansi-instansi terkait dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba,” ungkapnya.

Markas Besar Polri, BNN Pusat dan Kementerian Hukum dan Ham diharapkan bisa lebih meningkatkan kinerja antar instansi Jawa Tengah ini. Sebab tidak memungkiri bahwa keberadaan orang asing, narkoba, dan juga terorisme, itu saling terkait.

“:Itu harapan kita di Komisi III,  juga akan mengevaluasi regulasi dan anggaran terkait bagaimana bisa melakukan operasi BNNP dan Kementerian Hukum dan HAM,” tegasnya.

Terkait berhasilan BNN dan Polri mengungkap kejahatan narkoba sebesar lebih dari 1 Ton, politisi PKS ini mengatakan, dengan terungkapnya kasus itu artinya sudah bisa menyelamatkan ratusan generasi muda. Tentu ini terkait dengan kerjasama BNN Provinsi dengan pihak-pihak lainnya.

Oleh karena itu, harapan ke depan, penemuan-penemuan ini bisa lebih ditingkatkan. Tentu saja mereka perlu  diberikan berikan dukungan peralatan dan teknologi. Menurut laporan Polda Jawa Tengah, masih sedikit sekali peralatan teknologi untuk melacak bandar-bandar dan sindikat-sindikat yang beroperasi di wilayah ini.

“Mudah-mudahan di Tahun 2018 tersedia anggaran untuk meningkatkan teknologi informasi guna melacak dan mengindentifikasi serta mengetahui keberadaan bandar-bandar dan sindikat narkoba bisa segera diatasi,” paparnya. (as,mp), foto : agung/hr.