Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke gudang Bulog Banyumas untuk melihat dan memastikan ketersediaan ketahanan pangan dan memastikan beras untuk rakyat sejahtera (Rastra) dapat terdistribusi dengan baik di Banyumas.

"Kami beserta rombongan ingin melihat dan memastikan langsung kondisi mengenai ketersediaan dan kecukupan beras yang ada di gudang Bulog, khususnya Provinsi Jawa Tengah," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron saat mengunjungi gudang Bulog Subdivisi Regional Banyumas di Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa sore, (03/05/2017).

Herman mengatakan, dalam hal ini Bulog mengemban dua misi, yakni sebagai bamper stock nasional dan sebagai stabilator harga, baik stabilator harga di tingkat petani dimana ada batasan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagai harga dasar. Dan Bulog wajib membeli jika di bawah harga tersebut.

"Namun d isisi lain, HPP sebagai batas atas terhadap harga di tingkat konsumen, sehingga kalau harga beras rata-rata medium/premium di atas harga yang sudah ditetapkan pemerintah, maka Bulog wajib melakukan operasi pasar atau dengan cara menekan harga agar kembali kepada harga yang normal," ungkap politisi Demokrat tersebut.

"Kita sadari, pangan adalah hak asasi manusia. Untuk itu, negara wajib memenuhi dan menyediakannya secara terjangkau. Ini juga merupakan bagian penting dalam kunjungan kerja yang mencakup seluruh objek mitra kerja kami. Ini adalah hal yang baik untuk mendapatkan informasi di daerah," tegas Herman.

Lebih lanjut Herman mengatakan, kedatangannya bersama rombongan berkaitan dengan penetapan besaran beras keluarga sejahtera (rasta) untuk rumah tangga sasaran. "Tentu ini menjadi situasi yang perlu terkonsolidasi dengan baik karena setelah penetapan terhadap besaran rastra yang disalurkan, kami juga ingin mendapatkan informasi dari Kabupaten Banyumas terutama dari Pak Bupati (Bupati Banyumas Achmad Husein)," katanya.

Ia mengakui, jika penyaluran rastra terhambat, bahkan pada bulan keempat (April) data baru turun dari Kementerian Sosial. Menurut dia, hal itu menghambat penyaluran rastra kepada hampir 14 juta penerima. Selain itu juga ada rencana penyaluran kartu pangan non tunai. "Bahkan, ada kemungkinan untuk penyaluran rastra akan dikurangi menjadi 10 juta (RTS) dan secara bertahap dikurangi hanya untuk empat juta rumah tangga sasaran," katanya.

Herman berharap ada tanggapan dari masyarakat, khususnya Pemerintah Kabupaten Banyumas soa ini. “Komisi IV sebetulnya agak ragu dengan penyaluran kartu pangan nontunai karena dengan berbagai infrastruktur baru tidak mungkin lebih efisien dengan penyaluran raskin atau rastra yang saat ini disalurkan melalui struktur jenjang pemerintahan yang ada," katanya.

Dengan kompleksitas yang begitu tinggi, kata dia, menjadi tantangan tersendiri bagi pemegang kartu pangan non tunai. Pihaknya juga ingin berdiskusi dengan para mitra kerja Bulog terkait harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap penyerapan dan situasi panen saat ini. "Berdasarkan laporan yang kami terima bahwa pada tahun 2016, produksi padi mencapai 79 juta ton, tetapi kami juga ingin mendapatkan informasi bagaimana di lapangan sesungguhnya," kata Herman.

Terkait pengelolaan, dia menyakini Bulog memiliki kekuatan manajemen yang bagus. Bahkan, kata dia, kualitas beras Bulog semakin lama makin baik meskipun di beberapa daerah yang harus mendapat perhatian khusus karena berasnya kurang baik. Setelah dikoordinasikan dengan Bulog, kata dia, beras tersebut telah lama tersimpan di gudang. "Bulog siap menarik kembali beras yang kualitasnya kurang baik itu dan menggantinya dengan yang bagus. Untuk penyaluran ke depan dipastikan kualitasnya akan lebih baik, pungkasnya. (andri) foto: andri.iw