Komisi VI menginginkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memberikan laporan terhadap hasil program pembinaan dan dukungan dana perkuatan bagi Koperasi dan UKM yang mempunyai tolak ukur keberhasilan.

            Demikian disampaikan Azam Azman Natawijaya (Fraksi Partai Demokrat), dalam Rapat Kerja Komisi VI yang dipimpin Wakil Ketua Nurdin Tampubolon (Fraksi Partai hati Nurani Rakyat) dengan Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan, Selasa (18/5), di gedung DPR Jakarta.

            Menurut Azam, selama ini Pemerintah hanya berhasil dalam penyaluran dana bantuan, namun keberhasilan program tersebut terhadap peningkatan daya saing dan pengembangan UMKM belum terukur keberhasilannya. “tidak ada tolak ukur keberhasilan selain keberhasilan penyaluran,” tegasnya.

            Selain itu, Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) menilai pemberian bantuan dari Pemerintah terhadap rakyat belum terkoordinasi dan terkontrol dengan baik.

            Menurutnya beberapa Kementerian mempunyai program pengembangan usaha kerakyatan yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan. Aria Bima menegaskan harus ada koordinasi yang baik sehingga bantuan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan tolak ukur keberhasilan dapat dirasakan manfaatnya.

            Aria Bima menginginkan Menteri Koperasi dan UKM menjadi insiator untuk berkoordinasi dengan kemeterian lainnya beserta Menteri Koordinator perekonomian dalam pemberian dukungan dalam pemberdayaan perekonomian rakyat. Dia mengharapkan agar penerima manfaat program pembinaan dan pengembangan UKM dapat dirasakan seluruh pelosok Indonesia. (as)