Persoalan yang masih dialami oleh setiap provinsi dan kabupaten terkait Program Keluarga Harapan (PKH) adalah masalah data. Demikian dikatakan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Hamka Haq saat  pertemuan dengan masyarakat yang menjadi peserta PKH dan KUBE di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Abeli, Kendari, Sultra, Jum'at (17/02/2017).

 

"Data yang ada harus di update setiap saat, karena mungkin data yang digunakan selama ini tidak stabil dan selalu berubah. Hal tersebut dikarenakan ada penambahan atau masih ada warga miskin yang belum tercatat, dimana seharusnya mereka masuk ke dalam data Program Keluarga Harapan," ujar Hamka Haq.

 

Meski demikian, Hamka menilai pelaksanaan program-program bentukan Kementerian Sosial tersebut di Kelurahan Petoaha kecamatan Abeli, Kendari Sultra, berjalan dengan baik.

 

"Pelaksanaan PKH dan KUBE disini berjalan sesuai harapan, karena para peserta program didampingi oleh pendamping yang cukup berbobot. Program KUBE spesifik berupa keramba ikan masih jarang dilaksanakan ditempat lain dan perlu dikembangkan, karena keramba ikan ini lebih langsung bisa dinikmati hasilnya. Produksinya juga bisa terpasarkan dengan baik dibandingkan dengan berusaha di bidang kerajinan," paparnya.

 

Menurutnya, kalau menjual ikan setiap hari hasilnya lebih laku, apalagi di Kota Kendari banyak orang yang mengkonsumsinya.

 

"Kami berharap program KUBE dapat lebih dikembangkan lagi dari segi penambahan modalnya. Kementerian Sosial juga harus melihat prospek pemasarannya, sebab KUBE keramba ikan pemasarannya tidak terlalu sulit. Selain itu, untuk pendamping PKH harus bisa bekerjasama dengan Lurah dan Camat setempat, guna mendata warga miskin yang belum masuk Program Keluarga Harapan," pungkasnya. (dep, sc)/foto:devi/iw.