DPR Minta Menkes Jelaskan Data Kebutuhan Vaksin Baru

31-01-2017 / KOMISI IX

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan Indonesia jangan menjadi percontohan industri vaksin baru.  Setiap tahun memang akan selalu ditemui virus baru yang tentu membutuhkan penanganan baru tapi pemerintah jangan terus menerus mengikuti pola temuan karena akan selalu ada industri baru. 

 

“Kalau kita mengikuti pola temuan penyakit baru maka akan selalu ada industri baru, kita tidak mau Indonesia menjadi percontohan dari industri vaksin yang baru, kecuali itu bisa dibuat oleh Bio Farma,” kata Dede disela-sela rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek di Gedung Nusantara I, DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/01/2017).

 

Maka dari itu, Politisi partai Demokrat itu meminta Menteri Kesehatan untuk fokus pada masalah yang belum bisa diselesaikan di Indonesia, ia mencontohkan TBC yang belum bisa diselesaikan sampai saat ini dan sepuluh penyakit dasar seperti DBD, Cikungunya, dan  lain sebagainya.

 

“Harusnya pemerintah fokus pada permasalahan yang belum bisa dituntaskan dulu, karena kalau berbicara vaksin baru kita harus punya data dulu kebutuhannya berapa, jangan sampai kita beli vaksin tetapi tenyata penyakitnya tidak ada,”ungkapnya.

 

Hal senada disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara yang meminta Kementerian Kesehatan menjabarkan data terkait peredaran tiga jenis vaksin baru pada 2017. Sebab, dirinya khawatir Indonesia hanya menjadi uji coba negara lain. "Jangan jadi uji coba vaksin luar negeri. Pemerintah beli vaksin padahal belum perlu sekali," kata Dewi dalam rapat kerja.

 

Politisi Partai Golkar itu meminta pemerintah jangan terburu-buru dalam mengedarkan vaksin baru. Sehingga, ia meminta data kajian dari pemerintah atas kebutuhan dari peredaran vaksin baru. Ia juga mengingatkan pemerintah punya anggaran terbatas untuk sektor kesehatan.

 

Dewi mengingatkan, saat ini ada empat ilmuan Indonesia yang mematenkan hasil karya bidang kesehatan di Amerika Serikat (AS). Ia menyayangkan ilmuan-ilmuan handal Indonesia lebih memilih mematenkan hasil karyanya di negara lain. "Karena pemerintah tak cukup uang. Seharusnya berikan biayanya yang dibiayakan. Kami dukung kalau penelitian ditumbuh kembangkan," tutur dia.



Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Nila Moelok mengatakan akan mengeluarkan tiga vaksin baru pada 2017. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemkes, Muhammad Subuh menyebut, tiga vaksin tersebut yakni, mumps measles rubella (MMR), pneumokokus dan human papillomavirus (HPV). Subuh menjelaskan, MMR merupakan vaksin yang digunakan untuk melawan campak. MMR akan disebar ke seluruh Pulau Jawa pada 2017. Vaksin ini akan diberikan pada anak usia bayi hingga satu tahun.

 

Sementara vaksin pneumokokus akan disebar di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menyebut, Lombok merupakan daerah dengan kasus pneumokokus tertinggi di Indonesia. Kemudian, vaksin HPV akan disebar di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Ia menargetkan, provinsi lain akan menyusul setelah 2017. Vaksin ini akan menyasar anak usia sembilan tahun hingga SMP.(rnm/nt) Foto: Rizka/od.

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...