Komisi  VI menyetujui penambahan APBN-P Tahun 2010 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp 100 Milyar. Disisi lain, Komisi VI juga meminta BKPM prioritaskan anggaran untuk AC-FTA.

Demikian salah satu butir kesimpulan RDP Komisi VI DPR dengan Wakil Ketua BKPM Yus’an, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Tampubolon (F-Partai Hanura), di Gedung Nusantara I , Rabu (14/04).

Idris Laena (F-PG) mengatakan, penambahan anggaran tersebut harus dialokasikan untuk program prioritas dan yang memiliki daya saing.

Idris menambahkan, target BKPM untuk mendapatkan investor sebanyak 2000 triliyun merupakan sebuah target yang besar, sehingga  dibutuhkan program-program yang  yang baik agar target tersebut bisa tercapai.

Sementara, Gde Sumarjaya Linggih (F-PG) mengharapkan alokasi APBN-P diprioritaskan untuk anggaran dalam menghadapi AC-FTA. Menurutnya, AC-FTA merupakan salah satu media untuk membuktikan daya saing Indonesia di Asean.

Lain halnya dengan Eriko Sotarduga (F-PDIP), Dia menginginkan Komisi VI dilibatkan langsung dalam menjaring investor-investor asing, dikarenakan menurutnya banyak anggota Komisi VI yang mempunyai link-link yang baik di Luar Negeri.  “Mengapa kita tidak dilibatkan langsung dalam menjaring investor, karena saya pikir banyak teman anggota Dewan mempunyai hubungan yang baik di luar negeri,” paparnya.

Martri Agoeng (F-PKS) menegaskan BKPM sebagai mitra Komisi VI harus menyamakan persepsi mereka untuk meningkatkan kinerja  pada lembaga ini.

Pada RDP tersebut, Komisi VI meminta BKPM menyiapkan data dan program berdasarkan urutan prioritas pemerintah yaitu bertujuan mencapai target investasi, terutama peningkatan promosi investasi. (ra)