K omisi VI DPR mendukung RAPBN-P tentang pelaksanaan empat  program prioritas yang diajukan oleh Kementerian Perdagangan diantaranya Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan, Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Dan Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional.

Hal tersebut mengemuka saat Raker lanjutan dengan Komisi VI yang membahas tentang APBN-P 2010,  yang dpimpin oleh Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto, di ruang Rapat Komisi VI DPR, Senin (12/4).

Idris Laena (F-PG) salah satu wakil Komisi VI DPR di Badan Anggaran mengatakan, APBN-P 2010 diprioritaskan dalam rangka untuk mengatasi adanya defisit anggaran, stabilitasi harga, kemudian rehabilitasi daerah-daerah bencana khususnya Sumatra Barat dan Jawa Barat.

Menurut Idris, dirinya mendukung diterbitkannya Inpres No. 1 tahun 2010 tentang pelaksanaan prioritas percepatan pembangunan. Melalui Inpres tersebut diharapkan meskipun dananya minim harus digunakan semaksimal mungkin. “Perdagangan harus menyusun program-program prioritas dari ke empat program tersebut,”katanya.

Senada dengan usulan Idris Laena,  Martri Agoeng Anggota Fraksi PKS  menyatakan perlu adanya prioritas utama dari ke empat prioritas-prioritas yang diusulkan oleh Kementrian Perdagangan. “Dari prioritas-prioritas tadi, harus dibuat yang lebih prioritas yang mana,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Perdangan Mari Eka mengatakan, pihaknya akan melakukan beberapa upaya agar program tersebut dapat berjalan secara optimal sesuai dengan rencana yang ditetapkan, yaitu dengan melakukan pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan kegiatan, menetapkan jadual pelaksanaan kegiatan dengan memprioritaskan pada kegiatan yang memperoleh alokasi dana yang cukup besar dan mempercepat proses pembayaran terhadap kegiatan-kegiatan yang secara fisik telah selesai baik yang pelaksanaannya secara swakelola maupun melalui kerjasama dengan pihak ketiga.(tim)foto:ray/parle/RY