Pemotongan Anggaran Ganggu IKM

28-09-2016 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono (Fraksi Gerindra) menyoroti masalah pemotongan anggaran di kementerian dan kelembagaan. Karena Kementerian Perindustrian (Kemenperin) turut kena pemotongan anggaran belanja pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian atau Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014.

Kementerian Perindustrian menargetkan pemotongan anggaran hingga 10% seiring dengan perampingan APBN oleh Kementerian Keuangan. Namun, pihaknya tetap akan mengamankan anggaran untuk pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

“IKM merupakan bagian dari penyumbang utama sektor industri pengolahan di Indonesia karena keunggulannya sebagai subsektor industri padat karya dan telah memasok kebutuhan pasar domestik. Hal tersebut telah berdampak positif terhadap kesempatan berusaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia,” ungkap Politisi Partai Gerindra kepada Parle baru-baru ini.

Sekarang ini terjadi pemotongan anggaran di Kementerian Perindustrian dari sekitar Rp 24 miliar menjadi sekitar Rp 6 miliar untuk kegiatan mereka. “Ini sangat minim untuk bisa membina mereka ini,” jelas Bambang.

Oleh karena itu, lanjutnya, anggarannya jangan dikurangi, kalau perlu ditambah sehingga ini akan menjadi satu motivasi untuk IKM-IKM di NTB terutama kerajinan tangan seperti mutiara yang dirangkaikan dengan perhiasan emas dan perak sehingga menjadi aksesoris yang diminati bahkan menjadi komoditi andalan bagi daerah NTB.  

Politisi asal Dapil Jawa Timur I, mengatakan IKM merupakan cikal bakal dari industri yang kuat. Industri dalam IKM inilah yang mampu bertahan di tengah krisis ekonomi dan mampu mendukung ketahanan ekonomi nasional dan bisa juga membawa pertumbuhan ekonomi yang ada di negara kita.

Sementara Siti Mukoromah dari Fraksi Kebangkitan Bangsa berharap ke depan harus ada perbaikan anggaran dan harus lebih signifikan. Itu dimaksudkan untuk lebih meningkatkan dan memaksimalkan IKM-IKM sehingga potensi seperti yang ada di NTB dan daerah-daerah lain akan lebih optimal dan maksimal lagi.(iw)/foto:iwan armanias/iw.

BERITA TERKAIT
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...
Legislator Kritik PLN yang Utang 156 M Setiap Hari
05-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti soal lonjakan utang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau...