Kemenkes Perlu Buat Roadmap Ketimpangan Pelayanan Kesehatan

25-08-2016 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati mengatakan Kementerian Kesehatan perlu membuat roadmap guna mempersempit ketimpangan peluang bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hal ini penting untuk membangun masyarakat yang kuat.

 

“Kita tidak bisa lagi memikirkan hanya jangka pendek dan menengah, tetapi kita harus memikirkan pondasi untuk membangun bangsa ini. Kalau kita ingin membangunan masyarakat yang kuat maka pondasinya harus kuat jangan seperti pemadam kebakaran ada kasus baru bertindak,”ujarnya disela-sela Raker dengan Menteri Kesehatan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/08/2016).

 

Lebih lanjut Okky menuturkan, berdasarkan laporan ia terima, diketahui hampir 40 persen masyarakat di Kalimantan Barat, Sumatera Barat dan Maluku perlu waktu 1 jam untuk mencapai rumah sakit. Bayangkan manakala masyarakat tidak memiliki peluang yang sama dan mengalami ketimpangan.

 

“Ketimpangan ini disebabkan karena lahir di daerah terpencil, keluarga miskin dan orang tua tunggal akibatnya 37 persen balita mengalami stunting (tubuh kecil) dan ini mengakibatkan kemampuan otak tidak bagus,”ungkapnya.  

 

“Padahal kita telah digembor-gemborkan pada tahun 2030 akan mendapatkan bonus demografi  tetapi kalau kondisnya sekarang dari 3 balita 1 itu melangalami stunting (tubuh kecil), artinya dikhawatirkan kalau Kemenkes tidak memiliki roadmap bagaimana membuat fondasi yang kuat bagi pembangunan bangsa ini supaya memilik Sumber Daya Manusia (SDM) yang bagus dan sehat.  Bukannya bonus demografi yang kita dapatkan tetapi beban,”tambahnya.

 

Terkait bonus demografi Politisi Fraksi PPP ini juga turut menyoroti terkait lansia. Diketahui usia harapan hidup orang Indonesia semakin panjang.

 

“Lansia di daerah kota dan pinggirian mungkin berbeda saya minta Menkes membuat roadmap agar lansia yang berada di luar kota besar seperti  pulau terpencil mempunyai kualitas hidup yang lebih  bagus, karena kalau tidak mereka akan menjadi beban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan lagi,”tuturnya.

 

“Saya menyoroti hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan pondasi yang kuat. Karena kalau tidak diingatkan kepada Kemenkes dan menteri lainnya saya khawatir sistem kerja mereka nanti hanya seperti pemadam kebakaran hanya kuratif saja tanpa membangun upaya-upaya yang sifatnya promotif dan prefentif,”harapnya. (rnm), foto : jayadi/hr.

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...