Infrastruktur kesehatan di Papua Barat harus menjadi prioritas utama dalam anggaran kesehatan tahun mendatang, demikian disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi usai melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kota Sorong, Kadis Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat, Rabu (3/8).

Politisi Demokrat ini menilai masalah infrastruktur kesehatan terutama rumah sakit di Papua Barat masih kurang dan perlu mendapat perhatian. Apalagi penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus bertambah.

“Memang anggaran kesehatan ada di Komisi IX, namun kami tetap perlu mendalami sehingga nanti kami lihat mana yang akan menjadi skala prioritas tahun 2017,” urai Dede Yusuf di Kantor Walikota Sorong.

Dirinya juga menemukan tumpang tindihnya data base PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS Kesehatan dengan Jamkesda, dan tidak sesuai dengan kenyataan. Menurutnya, masih banyak penerima dana yang tidak sesuai peruntukannya, masih banyak penerima hak yang tidak mendapatkan haknya. Artinya data base yang dibangun Kementerian Sosial masih tidak sesuai dengan kenyataan dan ini menjadi catatan penting bagi Komisi IX DPR.

“Ke depan kita akan membuat kesepakatan bersama antara BPJS dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Jamkesda. Karena ada slot Jamkesda yang disediakan Pemda tapi yang menggunakan belum tentu orang miskin,” ungkap Dede Yusuf.

Selain itu Sumber Daya Manusia, yaitu dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya juga masih kekurangan. Hanya wilayah Teluk Bintuni yang mau mengalokasikan “uang duduk” untuk para dokter yang mau datang ke sini. Perlu diperbanyak beasiswa-beasiswa sekolah kedokteran atau tenaga kesehatan bagi warga Papua untuk nantinya mereka bisa kembali mengabdi untuk daerahnya sendiri,” pungkas Dede Yusuf. (oji), foto : odjie/hr.