Komisi III Tindaklanjuti Laporan Masyarakat Kalsel

02-08-2016 / KOMISI III

 



Tim kunjungan kerja Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Desmon Junaidi Mahesa, melakukan pertemuan dengan Kapolda Kalimantan Selatan Brigjen Pol. Erwin Triwanto dan Kepala BNNP Kalsel Kombes Pol. Arnowo beserta jajarannya, dalam rangka melakukan fungsi pengawasan anggaran didaerah, dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat tentang permasalahan hukum yang terjadi di Provinsi tersebut.

 

“Kunjungan ini dalam rangka menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat Kalimantan Selatan di Komisi Hukum DPR, hal inilah yang akan kita follow up. Laporan masyarakat tersebut antara lain tentang maraknya peredaran narkoba yang sangat meresahkan, lalu ada juga laporan tentang kasus seorang anggota polisi yang melakukan penggelapan mobil. Selain itu Komisi III juga melakukan sikap pengawasan terhadap anggaran di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Desmon disela-sela kunker di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (01/08/2016).


Komisi III sebagai pengambil kebijakan di Parlemen ingin mengetahui apakah ada atau tidaknya kendala yang dihadapi oleh Polda dalam rencana pembanguan Kepolisian di wilayah Kalsel, agar  bisa membantu sejak awal tentang segala kemungkinan dalam hal penambahan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Polri di daerah supaya semakin baik.

 

“Beberapa catatan penting dari Komisi III, yakni mengharapkan kepada Kapolda beserta jajarannya agar mulai mengaktifkan peran serta masyarakat dalam melakukan kerja di lapangan, seperti jaga malam dan lain sebagainya. Karena keaktifan Polri dan masyarakat akan bisa mencegah persoalan-persoalan kriminalitas, narkoba, dan sebagainya,” tegasnya.


Komisi III DPR juga meminta agar di masa depan, segala upaya yang dilakukan BNNP dan Kepolisian di daerah, harus juga dipahami oleh masyarakat, apakah sesungguhnya persoalan narkoba tersebut merupakan masalah atau tidak bagi Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan.


“Jangan sampai Polisi sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi ternyata hal ini bukan suatu masalah bagi Gubernur, Walikota, dan Bupati yang ada disini. Komisi III menegaskan bahwa urusan narkoba dan kriminalitas di daerah bukan hanya tugas Kepolisian, tetapi menjadi tugas bersama dalam rangka menciptakan rasa aman didaerah ini,” pungkas Politisi F-Gerindra tersebut. (dep,mp) Foto : Ryan/mr.

BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Penegakan Hukum Meningkat, Dorong Transparansi & Perlindungan Masyarakat
15-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menilai penegakan hukum di tanah air telah menunjukkan perkembangan signifikan,...
Vonis Mati Kompol Satria dalam Kasus Narkoba Momentum Reformasi di Internal POLRI
14-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menilai putusan vonis mati terhadap mantan Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Satria...
Anggota Komisi III: Jangan Hilangkan Kesakralan HUT RI karena Polemik Bendera One Piece
07-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta semua pihak untuk mengedepankan paradigma konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran...
Libatkan Tim Ahli Independen dan Akuntabel dalam Audit Bukti Kasus Kematian Diplomat Muda
05-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong agar ada audit forensik digital terhadap seluruh bukti CCTV...