Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Wilayah kota Batam terletak di Pulau Batam dan seluruh wilayahnya dikelilingi Selat Singapura dan Selat Malaka. 

 

 

Batam adalah kota terbesar di Kepulauan Riau. "Batam ini perlu perhatian pemerintah pusat dalam pendanaan. Injeksi pendanaan PNBP-nya  sendiri 600 sampai 700 miliar. Tapi injeksi pemerintah hanya 200 miliar. Kecil sekali." ujar Azam. 

 

 

Hal tersebut diungkapkan Azam pada acara diskusi yang bertajuk " Refleksi Atas Revisi UU BUMN dan Proyeksi Batam Sebagai Kota Industri," yang termasuk dalam rangkaian acara Press Gathering  dengan Wartawan Koordinatoriat DPR di Batam, Jumat (27/5) malam. Turut hadir unsur pemerintah Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau.

 

 

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mengingatkan kembali, bahwa Presiden ke-3 Indonesia  BJ. Habibie memproyeksikan Batam sebagai kota yang bisa menandingi negara Singapura dalam bidang Industri. Dengan hal itu pemerintah harus cakap mengelola kota strategis ini. 

 

 

"Kalau memang berpihak pada Batam sebagaimana cita-cita Habibie lalu, pemerintah harus menginjeksi yang luar biasa kepada Batam, disertai pengawasan yang luar biasa. Yang diharapkan Habibie sebagai counterpart negara seberang. Tetapi kalau separo-separo, maka hilang begitu saja," ungkap Azam penuh harap.  

 

 

Dia juga menyinggung soal kewenangan pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, atau yang sering disebut BP Batam. Menurutnya jangan sampai persoalan pengelolaan BP Batam menjadi masalah yang kontra produktif. Dia mengharapkan Batam bisa menjadi kota industri pelabuhan yang maju, sehingga bisa menandingi Singapura. 

 

 

"Pak Wali Kota, jangan sampai masalah kewenangan, antara pemkot dangan BP Batam, menjadi hal yang kontra produktif. Ini yang kita lihat selama BP Batam menjadi mitra Komisi VI. Bahwa ada hal-hal yang kontra produktif antara Badan Pengelola Kawasan Batam dengan pemerintah kota, ini yang perlu diselesaikan. Tidak bisa Batam ini dibiarkan begitu saja. Lama-lama bisa tidak jelas," keluh Azam. (eko,mp)/foto:jayadi/iw.