Komisi IV DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup, guna mendapatkan masukan terkait pembahasan usulan perubahan Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati Dan Ekosistemnya.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Herman Khaeron, sempat mengusulkan agar masalah potensi kerusakan akibat proyek reklamasi juga dimasukkan dalam materi pembahasan revisi RUU Perubahan UU No. 5 tahun 1990 tersebut.

“Apakah proyek reklamasi  juga menyebabkan punahnya sumber daya alam dan mengganggu ekosistem yang terkandung didalamnya,” tanya Herman di sela-sela RDP tersebut, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5).

Terkait masalah sanksi hukum, Herman juga menanyakan apakah perlu dibuatkan pasal alternatif, karena biasanya yang masuk dalam kawasan konservasi adalah masyarakat kecil dan atau masyarakat adat.

“Apakah kita perlu membuatkan pasal alternatif, yang tentunya juga dalam rangka melindungi terhadap sanksi yang jatuh pada masyarakat kecil atau masyarakat adat dikemudian hari, yang tinggal disekitar kawasan konservasi, dan menurut saya atas dasar kebutuhan,” ujarnya.

Jika merujuk pada UUD 1945 pasal 33 ayat 4, maka tentu harus ada toleransinya dengan persoalan sanksi. “Ini lebih kepada pemikiran kami di Komisi IV, tetapi nanti pemerintah juga harus memikirkan persoalan itu. Kemudian terkait masalah lainnya, kalau tidak semua jenis satwa dilindungi, apakah memang berarti dianggap tidak penting. Sebab jangan sampai jenis satwa yang dilindungi ada, tetapi justru jenis yang tidak dilindungi malah habis,” pungkasnya. (dep,mp) foto : naefurodji/hr.