Komisi VI mengharapkan perusahaan Badan Umum Milik Negara dapat saling bersinergi, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan menghasilkan keuntungan.

            Demikian terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI yang dipimpin Wakil Ketua Aria Bima, dengan Deputi Kementerian Negara BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telemonikasi, sertra PT.PAL, PT.Boma Bisma Indonesia, PT. Barata Indonesia, PT. Industri Kapal Indonesia, PT. Krakatau Steel. Senin (8/2), DI Gedung DPR, Jakarta.    

            Menurut Edy Prabowo (F-Gerindra) hambatan dari perusahan BUMN adalah adanya proses tender dalam kerjasama. Seharusnya selama untuk kepentingan dalam negeri BUMN dapat langsung bekerjasama dengan bersinergi bersama instansi terkait. Tentunya dengan profesionalisme dan kualitas yang baik.

            Dia menegaskan terobosan sinergi tersebut diharapkan dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri dapat dikerjakan oleh BUMN, maka tidak perlu impor, “Transportasi masal antar pulau dapat dipenuhi PT. PAL atau PT. DI,” Edy memisalkan.

            Nyoman Dhamantra (F-PDIP) Pemerintah harus berkomitmen untuk mengembangkan BUMN. Dia mencontohkan Pertamina masih menggunakan kapal dengan bendera luar, seharusnya dapat diupayakan dengan menggunakan kapal produksi Indonesia. Selain itu, PT. PAL dapat memperkuat Alutsista, sehingga Dia mengharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri.

            Wakil Ketua Aria Bima mengatakan sinergi BUMN merupakan keputusan untuk merespon dinamika perkembangan industri nasional. Selain itu sinergi untuk mempertahankan BUMN yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan provit. “Kendala yang dihadapi akan diselesaikan dengan keputusan politik untuk menyelamatkan BUMN yang merugi,” tegasnya.

            Selanjutnya, Komisi VI akan memanggil Menteri BUMN untuk membahas holding dan provitisasi BUMN, “Sinergi BUMN dimaksudkan penggunaan produk dalam negeri,” kata Aria Bima (as)foto:agung/parle/DS