Anggota Komisi IX Imam Suroso  menyampaikan aspirasi  hasil kunjungan kerja  dalam raker dengan Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek. “Saya meminta Kementerian Kesehatan bahwa  kepentingan rakyat harus benar-benar di respon dalam hal pelayanan kesehatan. Karena penduduk kita itu tidak sedikit jumlahnya, dan terdiri dari masyarakat kota, tengah kota dan pinggiran kota. Dan yang memprihatinkan adalah yang berada di pinggiran kota atau di pinggiran pulau-pulau yang terletak di daerah pelosok,” ujar Imam Suroso dalam  Raker, Rabu (20/4), di Jakarta.

Diungkapkan Imam, di daerah pelosok masih banyak kasus kejadian kematian ibu hamil, yang dikarenakan kurang cepatnya pelayanan yang diberikan. “Saya tahu persis masalah ini, karena ketika saya kunjugan kerja ke Sulawesi Tenggara, Kadin Kesehatannya mengeluhkan masih banyaknya kematian ibu hamil, karena kekurangan tenaga medis,” jelasnya.

Menurut data ada kematian sebanyak 5.000 jiwa, dan di tahun 2016 ini hanya mengalami penurunan 200 jiwa, hingga jumlah kematian ibu hamil yang masih  ada dalam kisaran angka 4.800 jiwa. Hal ini jelas masih kecil sekali angka penurunan kematian, karena tidak sampai 50 persen dari total jumlah kejadian yang ada.

Oleh karena itu Imam Suroso meminta Kementerian Kesehatan untuk dapat memperhatikan nasib para Bidan PTT, Bidan pelosok desa dan Dokter pelosok desa, agar kesejahteraannya bisa di penuhi, terlebih lagi dapat di CPNS kan. Hal ini dimaksudkan agar semangat kerja mereka bertambah besar, dan dapat berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pasien yang ada di berbagai pelosok tanah air.

“Padahal sebelumnya Menkes dan Menpan pernah menjanjikan bahwa sejumlah 42.250 Bidan PTT yang ada di seluruh Indonesia akan di CPNS kan, oleh karena itu agar hal tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah,” ucap Anggota Dewan dari F-PDIP dapil Jateng III itu.

Kalau melihat pengalaman dan lamanya kerja, maka sudah sepantasnya status Bidan PTT itu ditingkatkan menjadi CPNS. Dengan diperhatikannya nasib para Dokter dan Bidan desa tersebut, maka dimungkinkan kinerjanya juga akan meningkat.

Kementerian Kesehatan juga diminta dapat bekerja sama dengan pihak BPJS, sebab kinerja BPJS saat ini juga di rasa belum maksimal dalam totalisasinya, hal ini terkait karena jumlah penduduk Indonesia yang banyak.

“Anggota DPR dengan fungsi anggaran dan pengawasannya siap memperjuangkan tambahan anggaran, karena nyawa rakyat kecil dan miskin itu menjadi tanggung jawab negara. Apa artinya efisien tapi banyak nyawa yang meninggal, efisien bisa dilakukan dalam bidang yang lainnya saja, seperti infrastruktur dan lainnya,” kata Imam.

“Soal nyawa tidak ada kata efisien, sebab harus dikejar jangan sampai mati gak jelas. Seperti meninggal karena kekuraangan obat, yang disebabkan karena stock obat di daerah-daerah yang masih kurang. Menkes harus bisa meng cover hal ini, jangan sampai ada masalah kekurangan obat. Sebab kekurangan obat di daerah pelosok, berarti membiarkan orang mati secara perlahan,” tandasnya. (dep,mp)/foto :runi/iw.