Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Bappebti Kementerian Perdagangan, dipimpin  Wakil Ketua Komisi VI DPR Farid Al-Fauzi (F-Hanura). Dalam forum ini anggota Komisi VI Nasril Bahar mengevalusi dan menagih janji kemajuan kinerja Bappebti.

 

 

"Dalam rapat ini saya minta progres kinerja Bappebti dari perdagangan non SPA (sistem perdagangan alternatif)," tandas Nasril saat RDP di ruang rapat Komisi VI, Senin (11/4) petang. 

 

 

Nasril, anggota dewan dari dapil Sumatera Utara III ini, menilai selama ini belum ada peningkatan kinerja dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini. Padahal selama kurun waktu empat bulan Komisi VI DPR telah melakukan rapat bersama Bappebti sebanyak tiga kali, hal ini dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga di bawah naungan Kementerian Perdagangan ini. "Mau dikemanakan Bappebti ini?" tanya Nasril. 

 

 

Meskipun Kepala Bappebti, Bahrul Chairi menyanggah kritik tersebut dengan argumennya, namun tetap saja Nasril yang mengaku pernah berkecimpung dalam lembaga Bappebti selama delapan tahun, belum lega dengan kinerja jajaran lembaga itu."Kita tidak melihat progres dari komoditi," ujar Nasril, menampik argumen Kepala Bappebti. 

 

 

Sebelumnya Bahrul menjelaskan, peranan Bappebti sebagai sarana pengelolaan resiko harga dan pembentukan harga yang trasparan. Bappebti juga menyampaikan dalam rapat tersebut, telah meningkatkan pembenahan dan pembinaan kepada para pelaku usaha di bidang sistem perdangan alternaif. 

 

 

Bappebti juga mendeskripsikan, bahwa lembaganya telah menetapkan kebijakan berupa moratorium perizinan sistem perdangan alternatif. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran Kepala Bappebti Nomor 32/Bappebti/SE/03/2016 tanggal 14 Maret 2016. (eko,mp), foto : jk/hr.