Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan,  pada tahun 2015, Kementerian Pertanian mengambil kebijakan untuk mengendalikan impor jagung dan mendorong peningkatan ekspor jagung terutama berasal dari Sumbawa dan Gorontalo. Kebijakan yang diputuskan pemerintah dimaksudkan untuk mengoptimalkan penyerapan jagung lokal.

Namun lanjutnya, kebijakan itu tidak menguntungkan peternak unggas terutama wilayah Jawa Barat dan Banten yang masih menggunakan jagung impor sebesar 72 persen dan 64 persen dari kebutuhan.

“Karena itu Komisi IV DPR meminta penjelasan kepada Ketua Federasi Masyarakat Perunggasan Indonesia terkait dengan permasalahan tersebut,” kata Viva di Gedung DPR, Kamis (28/1).

Lebih lanjut Pimpinan Komisi IV dari Fraksi PAN ini mengatakan, dengan kondisi itu  pemerintah melalui Kementerian perindustrian memutuskan tahun 2016 akan mengimpor jagung sebanyak 2,4 juta ton untuk kebutuhan pakan ternak dan direalisasikan secara bertahap sebanyak 200 ribu ton setiap bulannya.

Menanggapi hal itu, Ketua Asosiasi Gabungan Makanan Ternak Indonesia Sudirman mengatakan, naiknya harga   jagung yang  luar biasa karena pemerintah  yang menghentikan impor secara tiba-tiba.

“Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah tidak boleh mementingkan satu sisi saja, artinya tidak boleh mementingkan petani. Kepentingan  konsumen, dan pedagang perlu diperhatikan agar bisnis juga tetap bisa berjalan dengan baik,” kata Sudirman.

“Menteri Pertanian yang menuduh  pabrik pakan tidak mau membeli jagung petani sehingga jagung petani harganya jatuh. Pernyataan ini yang selalu diulang-ulang oleh Menteri Pertanian, padahal hal ini tidak benar,” tandas Sudirman. (spy,mp)/foto:naefurodji/parle/iw.