Penyaluran PMN Harus Utamakan Produk dan Pekerja Lokal

07-10-2015 / KOMISI VI
Penyertaan modal negara untuk sejumlah BUMN tahun anggaran 2016 sudah disepakati Komisi VI DPR RI. Totalnya mencapai Rp34, 318 triliun untuk 23 BUMN.  Dengan PMN kali ini, diharapkan, sejumlah BUMN mengutamakan penggunaan produk dan pekerja lokal.
 
Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani (F-PG), Rabu (7/10). “BUMN harus menempatkan rekening PMN secara terpisah. Dengan penyaluran PMN ini, rekruitmen pekerja lokal dan penggunaan produk lokal harus diutamakan. Harapannya tentu untuk memberikan keuntungan bagi negara. Tidak boleh ada kerugian.”
 
Ditegaskan politisi dari dapil Jateng V ini, dana PMN yang kelak akan disalurkan ke rekening BUMN, tak boleh digunakan untuk membayar utang. Dan pemerintah diimbaunya untuk tidak lagi menunda-nunda pencairan PMN seperti pada PMN 2015. Beberapa BUMN seperti Bulog, Shang Hyang Seri, dan Pertani belum menerima pencairan PMN 2015.
 
Shang Hyang Seri, misalnya, pada PMN 2015 disepakati mendapat Rp400 miliar. Tapi hingga kini belum dicairkan. Padahal tugasnya penting untuk ikut serta mendukung kedaulatan pangan nasional. Namun, tahun 2016 Shang Hyang Seri tidak mendapat PMN karena persoalan internal, sehingga alokasi PMN-nya diberikan kepada PT. Pertani sebesar Rp250 miliar.
 
“Itu saya minta dengan sangat Kementerian BUMN bisa memprioritaskan penyaluran PMN untuk BUMN yang belum menerima. Tidak boleh tersendat lagi penyalurannya,” ujar Endang. Ditambahkannya, keberadaan BUMN penting sebagai PR negara dalam urusan bisnis. Apalagi pemberlakuan MEA tinggal menghitung hari. Negara ini akan banyak kebanjiran produk-produk asing.
 
Negara harus sudah siap menghadapi persaingan ekonomi di tingkat regional. Indonesia, kata Endang, harus bangkit. Dan beberapa BUMN yang mendapat PMN tersebut menjadi tumpuan negara di garda terdepan untuk menghadapi persaingan itu. BUMN juga harus mampu menyukseskan program-program pemerintah. Seperti diketahui, pemerintah ingin membangun kedaulatan energi dan pangan lewat peran BUMN. (mh)/foto:jaka/parle/iw.
BERITA TERKAIT
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...