Dalam penegakan hukum baik keatas maupun kebawah, Kejaksaan Agung diminta sama tajamnya. Tidak peduli siapa itu orangnya apakah anggota DPR, Kepala Daerah, aktivis sekalipun.

“Penegakan hukum kalau diumpamakan memegang pedang,  betul-betul tajam kekiri, kekanan, keatas dan kebawah,” demikian dikatakan anggota Komisi III DPR Herman Heri pada  Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Jaksa Agung, Senin (7/9).

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, Herman menambahkan, yang  dipantau Jaksa Agung  Prasetyo, adalah pribadi yang profesional meski belum bisa dipastikan keprofesionalannya.

Menurutnya, dalam menjalankan penegakan hukum terutama tidak pidana korupsi, sebilah pedang pemberantasan ada di tangan Jaksa Agung, dan mau ditebaskan kemana. “Ada kekhawatiran dari pihak-pihak lain yang bukan sepaham dengan Jaksa Agung. Ini yang berkembang di masyarakat.” ujarnya.

Ketakutan itu lanjut Herman, sampai sekarang masih ada. Di lapangan masih ada yang menyalahgunakan dana partai  berasal dari dana APBN dan itu dianggap kerugian negara. Namun kesemuanya itu adalah kewenangan Jaksa Agung. Untuk itu Jaksa Agung harus membuktikan tidak berpihak kemanapun  dan yang dipegang adalah amanah rakyat.

Sementara Ketua Rapat Benny K Harman meminta Jaksa Agung segera menangani kasus-kasus yang menarik perhatian publik, seperti kasus dugaan tindak pidana korupsi Dahlan Iskan, kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan cessie atau jaminan hak tagih oleh Badan penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berupa penggeledehan PT Victoria Sekuritas Indonesia (VSI) serta kasus-kasus aktual lainnya. (spy,mp)/foto:naefurodji/parle/iw.

.