Komisi IX DPR Desak Pemerintah Pusat Perhatikan Daerah Terpencil

02-07-2015 / KOMISI IX

Tim Kunker spesifik Komisi IX DPR mendesak Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan memberikan perhatian terhadap fasilitas kesehatan dasar di daerah perbatasan dan terpencil. Pasalnya saat menyerap aspirasi jajaran kesehatan di Kaltim masih ditemukan kondisi sarana maupun prasarana di daerah Mahakam Hulu dan Kutai Timur yang memprihatinkan.



Hal itu mengemuka saat Komisi IX DPR yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri bertemu dengan Dinas Kesehatan Kaltim dan jajarannya, di Balikpapan, Senin, (29/6).

 

"Ada kesan yang ditangkap Komisi IX bahwa perhatian Pemda Kaltim terhadap kesehatan masih kurang dan belum menggembirakan,"jelas politisi Golkar ini kepada wartawan.

 

Menurutnya, berdasarkan UU Kesehatan pemda kota maupun kabupaten harus menganggarkan atau menargetkan 10 persen untuk kesehatan, sementara untuk nasional sebesar 5 persen. Namun faktanya, Kutai Timur masih dibawah 3 persen.

 

"Kepala Dinasnya juga melaporkan bahwa fasilitas atau kondisi pelayanan kesehatan didaerahnya dari 10 Puskesmas hanya satu yang permanen sisanya sembilan tidak permanen, ini sangat menyedihkan,"ungkapnya.

 

Melihat hal itu, lanjutnya, menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan pusat masih belum memberikan perhatian serius terhadap sektor kesehatan.
 


Dia menambahkan, khusus wilayah Mahakam hulu yang merupakan daerah perbatasan pelayanan kesehatannya bahkan sangat menyedihkan. "jika sakit masyarakat disana kecenderungannya berobat ke Malaysia atau negara tetangga terdekat,"jelasnya.

 

Dia menegaskan, persoalan kesehatan harus mendapatkan perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah. "Daerah terpencil atau terisolasi seperti perbatasan perlu ada afirmasi langsung dari pemerintah atau perhatian seperti melakukan pengadaan kesehatan yang semakin baik di wilayah itu,"paparnya.

 

Menurutnya, pemerintah bisa meningkatkan anggaran Bantuan Operasional Keaehatan (BOK) untuk daerah prioritas seperti terpencil dan perbatasan. "Jadi BOK diperbesar pada daerah tertentu yang kesulitannya tinggi seperti medannya berat dibandingkan daerah yang berada diperkotaan,"katanya. (sugeng)

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...