Komisi IV DPR RI mengapresiasi Kinerja Menteri Pertanian dalam menjaga peningkatan produksi pangan saat musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan agar swasembada pangan tercapai dengan tak lagi mengimpor dari negara lain.

“DPR akan mendukung upaya Kementerian Pertanian menjaga peningkatan produksi pangan, sehingga swasembada pangan bisa terwujud,” kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, saat Kunjungan Kerja Bersama Menteri Pertanian dan Komisi IV DPR RI di Cirebon dan Indramayu, Selasa (30/6). Acara ini dalam rangka meninjau daerah-daerah rawan terhadap potensi terjadinya kekeringan sehingga terindikasi akan terjadinya puso atau gagal panen.

Herman Khaeron menjelaskan endemik kekeringan ini terjadi setiap tahun ketika musim kemarau panjang apalagi sekarang ada prediksi terjadinya el nino skala sedang sampai bulan November. Meski endemic kekeringan di wilayah Cirebon dan Indramayu dimana DPR telah menganggarakan dana alokasi terjadinya puso, namun tidak bisa dibiarkan terus menerus terjadi, sehingga Komisi IV bersama Menteri Pertanian mencari jalan untuk memberikan tindakan preventif dan jangka panjang.

Karena potensinya ada maka dalam jangka pendek pompa diharapkan mampu mendorong ketersediaan air. Sedangkan untuk daerah rawan kekeringan dan rawan puso yang terindikasi akan sulit mendapatkan sumber air, embung atau situ adalah salah satu solusi yang dapat dikembangkan ke depan. “ Karena itu ke depan Komisi IV meminta Menteri Pertanian untuk mempersiapkan kajian jumlah keperluan embung yang efektif mengairi luasan sawah yang ada,” kata Herman.

Menurutnya, salah satu yang akan dijadikan percontohan adalah di Cirebon dan Indramayu, karena merupakan daerah endemic kekeringan yang setiap tahun terjadi maka akan dicoba sistrem embung ini. Diharapkan upaya itu menjadi solusi permanen jangka panjang dengan dukungan pemompaan yang cukup efektif di berbagai genangan air yang ada.

“Anggaran pertanian cukup memadai untuk hal tersebut, dengan ketersediaan anggaran tahun ini Rp.32 Triliun dan tambahan anggaran mencapai Rp.13 Triliun, mudah-mudahan ini efektif menyelesaikan permasalahan yang selalu dihadapi para petani,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Herman juga mengapresiasi langkah cepat Kementan dalam menstabilkan harga pangan. Apalagi, langkah pengendalian harga tersebut tidak dilakukan melalui impor pangan dari negara lain. " Pangan tidak boleh impor kalau poduksi dalam negeri cukup. Saya apresiasi upaya menstabilkan harga dan meningkatkan produksi," tandas Herman Khaeron. (as) Foto: Agung/parle/od