Komisi VII DPR mendukung langkah Menteri ESDM Sudirman Said yang ingin memberantas mafia migas.

"Jika ada mafia migas mari kita sama sama memberantasnya, kami sebagai wakil rakyat tentu akan mendukung pemberantasan itu. Jika ada hal yang belum diperbaiki mari kita perbaiki,"ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi saat Raker dengan Menteri ESDM Sudirman Said, di Gedung Nusantara I, Selasa, (9/6).

Menurut Mulyadi, saat ini tim reformasi tata kelola migas yang dipegang oleh Faisal Basri saat itu seperti head to head dengan Pertamina. "Memang terkesan dirinya tidak tertarik membubarkan Petral yang jadi persoalan itu adalah Ron 88,"jelasnya.

Faisal Basri, lanjutnya, selalu mengungkapkan bahwa biang keladi dalam reformasi tata kelola migas yaitu  kehadiran ron 88.

Seperti diketahui, Komite Reformasi telah berakhir pada 13 Mei 2015. Komite tersebut dibentuk Sudirman pada 16 November 2015. Selama masa kerja, Komite Reformasi telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Pertama, penghapusan bensin RON 88 ke RON 92 dengan masa transisi dua tahun. Kedua, pengalihan fungsi pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah dari Pertamina Energy Trading Limited (Petral) ke Integrated Supply Chain (ISC) yang berada di bawah PT Pertamina (Persero) langsung.

Pada hari terakhir masa kerja, Tim Reformasi merekomendasikan enam rekomendasi yakni rekomendasi umum, pengelolaan penerimaan negara dari sektor migas, format tata kelola migas, sistem fiskal sektor hulu migas, perpanjangan kontrak migas, serta perizinan dan investasi. (sugeng) Foto: Naefuroji/parle/od