Program KB Harus Masuk Layanan BPJS Kesehatan

28-05-2015 / KOMISI IX

Program Keluarga Berencana (KB) harus sudah masuk dalam layanan BPJS Kesehatan. Ini penting, untuk mendukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan indeks manusia Indonesia.

 

Demikian penegasan Anggota Komisi IX DPR RI Ayub Khan (dapil Jatim IV) saat dihubungi Kamis (28/5). Menurut Ayub, BKKBN perlu bersinergi dengan BPJS Kesehatan agar ada layanan di sektor kesehatan reproduksi yang bisa terlayani dengan baik. Pernyataan Ayub ini menanggapi tekad Ketua BKKBN yang baru Surya Chandra Surapaty untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan menggalakkan kembali program KB.

 

Seperti diketahui, BKKBN ingin meningkatkan kualitas manusia Indonesia dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk dan menurunkan angka fertilitas (kelahiran) dari 2,6 menjadi 2,1 per perempuan usia 14-49 tahun. “Saya sangat setuju dengan program itu, terutama penekanan pada generasi muda. Untuk itu, diharapkan ada sinergi di antara semua program pembangunan nasional,” katanya.

 

Ayub menambahkan, generasi muda yang harus mendapat perhatian serius adalah pasangan usia subur muda paritas rendah (Pusmupar). Kelompok masyarakat ini harus menjadi target penyuluhan yang masif dengan mengkampanyekan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

 

“Kita harus punya data yang akurat tentang kondisi keluarga termasuk keikutsertaannya dalam ber-KB. Untuk itu, kita perlu mendukung pelaksanaan pendataan keluarga 2015 yang saat ini sedang berjalan,” harap politisi Partai Demokrat itu. (mh) Foto: Naefuroji/parle/od

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...