Bangun Mentawai Butuh Aparat Pejuang dan Dukungan Pusat

13-05-2015 / KOMISI IV



Anggota Komisi IV DPR, Hermanto bependapat untuk membangun Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat membutuhkan aparatur pemerintah yang bermental pejuang.

"Aparatur yang punya komitmen dan sanggup bersabar dalam membina dan membangun masyarakat", ucapnya usai mengunjungi Pulau Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pulau Sipora merupakan salahsatu tempat yang dikunjungi  dalam  rangkaian kegiatan serap aspirasi di daerah pemilihan Sumbar  2-10 Mei pekan lalu.

Pembangunan suatu daerah, lanjutnya, harus diawali dan disertai pembangunan masyarakatnya. "Keberhasilan pembangunan suatu daerah tergantung dari keberhasilan pembangunan masyarakatnya", katanya. 

Di pulau  tersebut, Hermanto mengadakan dialog dengan jajaran Pemerintah di Kantor Bupati  setempat dilanjutkan turun ke lapangan bertemu dengan tokoh masyarakat dan kelompok tani.

Tuti, salah satu tokoh di Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara menyarankan agar program bantuan untuk masyarakat harus diawali dan disertai dengan pembinaan.  "Yang terjadi disini, orang dibantu tapi tidak didampingi dalam pengelolaannya. Akibatnya, bantuan tersebut habis dalam waktu singkat", ungkapnya.

"Contohnya bantuan sapi.  Hari ini diberi, besoknya sudah jadi uang. Tidak akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang", tambahnya.

Harapan pendampingan oleh aparat yang kompeten dinantikan juga oleh Wastam, Ketua kelompok tani Tunas Baru, Desa Sido Makmur. "Kami sudah siapkan sepetak sawah untuk demplot tanaman padi agar dikelola oleh penyuluh.  Maksudnya  kalau demplot itu hasilnya baik, kami bisa menirunya", paparnya.

"Tetapi yang terjadi penyuluh ga datang-datang", tambahnya.

Novriadi, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perikanan dan Perkebunan
setempat yang ikut dalam rombongan menyebutkan, penyuluh yang bertugas disini hanya satu orang menangani 4 desa dan tidak dibekali alat transportasi. " Kebetulan penyuluh yang dimaksud tersebut sudah pensiun", ungkapnya.

Bupati Mentawai Yudas Sibagalet juga mengeluhkan perilaku penyuluh. "Penyuluh itu kalau sudah jadi PNS pengennya pindah ke tempat lain", keluhnya.

 

Hermanto meminta Pemerintah Pusat membantu menangani hal ini dengan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi yang memadai.  “Pembangunan infrastruktur di Kepulauan Mentawai sangat tertinggal dibandingkan daerah lain. Jalan hotmik hanya ada pada poros jalan utama saja.  Itupun tidak panjang”, ungkapnya.

Alat transportasi yang cocok untuk aparat penyuluh adalah sepeda motor untuk di darat dan speedboat untuk menjangkau antar pulau.  “Jalan yang bagus, pendek. Sepeda motor minim.  Speedboat tidak ada.  Bagaimana aparat mau betah”, pungkasnya.(*,mp) foto:ry/parle

BERITA TERKAIT
Sulaeman Dorong Optimalisasi Sawah yang Masih Kurang Produktif
22-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L. Hamzah, mendorong Pemerintahan Presiden RI Prabowo memaksimalkan lahan persawahan yang...
Temukan Timbunan Beras di Gudang Bulog, Cindy Khawatir Berpotensi Turunkan Kualitas
22-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Bukittinggi - Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica, mengungkap temuan timbunan beras di gudang Bulog yang tidak segera...
Ananda Tohpati: Bulog Harus Segera Atasi Kenaikan Harga Beras
22-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga...
Riyono Desak Pemerintah Segera Beli 100 Ribu Ton Gula Petani
22-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menegaskan dukungan penuh terhadap tuntutan petani tebu yang tergabung dalam Dewan...