Pajak Impor Baja Harus Dinaikkan

05-05-2015 / KOMISI VI

Impor baja yang masih mendominasi kebutuhan nasional perlu dikurangi. Salah satunya dengan menaikkan pajak impor baja. Dengan begitu, industri baja nasional diberi kesempatan yang luas untuk berkembang memenuhi kebutuhan baja nasional.

 

Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir (dapil Sumsel I) kepada Parlementaria, Selasa (5/5), menegaskan, pemerintah harus memperkuat industri kecil penopang baja di tengah serbuan baja impor. “Pajak impor bahan baku baja harus dinaikkan, karena mematikan industri lokal bahan baku baja seperti pasir besi dan iron or lokal. Apalagi, Cina menjual slab baja dengan harga dumping yang meraja rela. Ini dapat membunuh industri baja lokal,” ungkap Hafisz.

Bila dibiarkan, sambung politisi PAN ini, PT. Krakatau Steel bisa mengalami kebangkrutan usaha. Indonesia sebetulnya memiliki banyak industri penopang baja. Namun, kebanyakan mati, karena industri besar lebih memilih produk Cina yang murah. Pemerintah, kata Hafisz, wajib memberi perlindungan kepada industri kecil baja. Sampai kini, pemerintah belum optimal memperkuat industri baja nasional untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Padahal, saat yang sama pemerintah ingin menaikkan devisa dan sedang membangun infrastruktur.

“Jika pemerintah ingin memperkuat baja nasional sekaligus memperkuat devisa, maka industri kecil harus ditumbuhkan dengan cara memberi kesempatan untuk menjadi supporting bahan baku baja nasional dengan menaikkan pajak bahan baku dari luar negeri,” papar Hafisz.

Sementara itu, Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISI) merilis konsumsi baja nasional yang mencapai 49,6 kg per kapita pada 2015. Kebutuhan baja per tahunnya sendiri sudah mencapai 13,8 juta ton. Diperkirakan 55 persennya diambil dari produk impor. Lima tahun mendatang, konsumsi baja per tahun per kapita meningkat 100 kg dengan kebutuhan baja mencapai 26,2 juta ton.(mh)/foto:naefuroji/parle/od.

BERITA TERKAIT
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...