1. Pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2000-2001 2. Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke-55

1. Usul Penggunaan Hak mengadakan Penyelidikan terhadap kasus dana milik yanatera Bulog dan dana Non Budgeter Bulog 2.Usul Penggunaan Hak mengadakan Penyelidikan terhadap kasus dana milik yanatera Bulog dan Bantuan Sultan Brunei 3. Pengambilan Keputusan untuk menyetujui atau menolak menjadi hak mengadakan penyelidikan DPR RI

Pidato Pimpinan DPR-RI dalam rangka Hari Ulang Tahun MPR/DPR-RI ke-55

Pembicaraan Tingkat IV / Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan dan Pembuatan Perjanjian Internasional.

1. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pansus atas Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau. 2. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pansus atas Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bangka Belitung. 3.Tanggapan Fraksi-fraksi atas Penjelasan Pengusul Usul Inisiatif Anggota DPR RI mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo, dan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan untuk menjadi rancangan undang-undang Usul

Tanggapan Fraksi-Fraksi atas Penjelasan Pengusul Usul Inisiatif Anggota DPR RI mengenai Rancangan Undang-undan tentang Penyiaran, dan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan untuk Rancangan Undang-undang menjadi Usul Inisiatif DPR RI.

Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2001-2005.

1. Pembicaraan Tingkat II/Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Para Anggota atas Rancangan Undang­ undang tentang Yayasan. 2. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang­ undang tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2001-2005.

Pidato Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2000-2001

1. Pidato Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2000-2001 2. Pidato Presiden Republik Indonesia / Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Rencana Pembangunan Lima Tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2001

1. Pengesahan Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran 2. Pengesahan Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo 3. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang­ undang tentang Pembentukan Propinsi Banten

Penyampaian Pokok-pokok Pikiran Panitia Anggaran atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2001

1. Laporan Hasil Pertemuan Konsultusi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Presiden Republik Indonesia 2. Pembicaraan Tk. I / Keterangan Pansus atas RUU Pembentukan Propinsi Gorontalo 3. Laporan BKSAP mengenai hasil pengiriman delegasi DPR RI ke Sidang Umum AIPO ke-21 di Singapura

1. Pembicaraan Tingkat II/Pemandangan Umum para Anggota atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2001 2. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang­ undang tentang : a. Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang b. Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang 3. Pengesahan Pembentukan Pansus atas : a. Rancangan Undang-undang tentang Yayasan; b. Rancangan Undang-undang tentang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan dan Rancangan Undang-undang tentang Penyele­saian Perselisihan Industrial; c. Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Pengesahan Pembentukan Pansus atas : a. Rancangan Undang-undang tentang Yayasan; b. Rancangan Undang-undang tentang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan dan Rancangan Undang-undang tentang Penyele­saian Perselisihan Industrial; c. Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Pembicaraan Tingkat II/Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum para Anggota atas Rancangan Undang- undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2001. 3. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah atas : a. Rancangan Undang-undang tentang Keuangan Negara; b. Rancangan Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; dan c. Rancangan Undang-undang tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Pembicaraan Tk. I / Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang Profesi Advokat

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Semester (HAPSEM) Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2000. 2. Pengesahan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI mengenai a. Kasus Trisakti dan Kasus Semanggi I dan II; b. Kerukunan Nasional. 3. Pembicaraan Tingkat II/Pemandangan Umum para Anggota atas Penjelasan Pengusul Usul Pernyataan Pendapat Anggota DPR-RI terhadap Jawaban Lisan dan Tertulis Presiden R.I. mengenai masalah pemberhentian 2 (dua) orang menteri.

Pemblcaraan Tingkat IV/Pengambilan Kepu­tusan atas Rancangan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pembicaraan Tingkat II/Pemandangan Umum Para Anggota atas Rancangan Undang­ undang tentang Profesi Advokat.

Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-undang tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2001-2005.

1. Laporan BKSAP mengenai Hasil Pengiriman Delegasi DPR RI ke Konferensi IPU Ke-104, di Jakarta; 2. Pembicaraan Tingkat IV / Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perpu No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta RUU tentang Perpu No. 2 Tahun 2000 tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; 3. Laporan Komisi IX mengenai Hasil Penanganan Masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI); 4. Usulan Pansus Hak Mengadakan Penyelidikan Penggunaan Dana Milik Yanatera Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam Mengenai Sifat Pansus.

1. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bangka Belitung. 2. Pembicaraan Tingkat II/Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Para Anggota atas Rancangan Undang-undang tentang Profesi Advokat. 3. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Penetapan PERPU N0.3/2000 tentang Perubahan Atas UU NO.11/1998 tentang Perubahan Berlakunya UU N0.25/1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi UU.

Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor II Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi UU.

1. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman. 2. Pengesahan Hasil Pembahasan Gabungan Komisi I dan Komisi II DPR-RI Pengangkatan Kapolri. 3. Pembicaraan Tingkat II!Pemandangan Umum para Anggota atas Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

1. Pengesahan Pembentukan Pansus RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; 2. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang­-undang tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000; 3. Pembicaraan Tingkat II/Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum para Anggota atas Rancangan Undang­-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan atas 3 (tiga) Rancangan Undang­ undang Bidang HAKI, yaitu : 1. Rancangan Undang-undang tentang Desain Industri; 2. Rancangan Undang-undang tentang Tata Letak Sirkit Terpadu; 3. Rancangan Undang-undang tentang Rahasia Dagang.

Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan Atas Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo.

Pembicaraan Tingkat IV / Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Pidato Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2000-2001

Penyampaian Pokok-pokok Pikiran Panitia Anggaran atas Rancangan Undang-undang tentang APBN 2000 serta Nota Keuangannya dan Laporan Hasil Pembicaraan Pendahuluan dengan Pemerintah mengenai RAPBN Tahun 2000.

Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi-Komisi dalam Reses Masa Persidangan II Tahun 1999-2000.

Lanjutan Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi-Komisi dalam Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 1999-2000.

Pembicaraan Tk. II/Jawaban Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Para Anggota Atas RUU Tentang RAPBN Tahun 2000

1. Pembicoroan Tingkat I/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang­-Undang tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Kerja Anak). 2. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang­ Undang tentang Serikat Pekerja. 3. Pembicaraan Tk. II/Jawaban Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Para Anggota atas RUU Tentang : a. Desain Tata Letak Sirkit Terpadu, b. Desain Industri, c. Rahasia Dagang. 4. Pembicaraan Tk.I / Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang : a. Hak Cipta, b. Paten, c. Merk. 5. Penjelasan para pengusul RUU Usul Inisiatif Tentang Pembentukan Propinsi Banten

Tanggapan fraksi-fraksi terhadap penjelasan para pengusul Usul Inisiatif RUU Tentang Pembentukan Provinsi Banten, dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan apakah RUU tersebut dapat menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI

Pembicaraan Tk.II/Pemandangan Umum para Anggota atas Rancangan Undang-Undang tentang Serikat Pekerja.

Pembicaraan Tk.II/Pemandangan Umum para Anggota atas Undang-Undang tentang : a. Hak Cipta, b. Paten, c. Merk

1. Pembicaraan Tk.IV/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Penge­sahan Konvensi ILO Convention No.182 Concerning the Prohibi­tion and Immediate Action for the Elimination of the Worst forms of Child Labour (Konvensi Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusnn Bentuk­ bentuk Terburuk Kerja Anak). 2. Pembicaraan Tingkat II/Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum para Anggota atas Ran­cangan Undang-Undang tentang Serikat Pekerja. 3. Pengesahan Pembentukan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Serikat Pekerja.

1. Pengesahan Pembentukan Pantia Khusus atas Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR RI tentang Pembentukan Propinsi Banten. 2. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2000 serta Nota Keuangan­nya.

1. Pembicaraan Tingkat I/Penjelasan Pansus atas Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Banten. 2. Pembicaraan Tingkat II/Pemandangan Umum para Anggota mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia. 3. Pembicaraan Tingkat II/Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum para Anggota atas Rancangan Undang­ Undang tentang : a. Hak Cipta, b. Paten, c. Merek.

Laporan BKSP