Arsip Risalah Rapat Paripurna

Beranda / Profil

Tahun
: 1957
Acara
: JANUARI - DESEMBER
Abstrak
    Data tidak ditemukan.
Daftar Lampiran
    No Tanggal Rapat Deskripsi File
    1.
    28 -10-1957
    PEMBUKAAN SIDANG KE IV

    9.202 MB
    2.
    30 -10-1957
    PEMANDANGAN UMUM PERTAMA RUU PENETAPAN UU DARURAT NO. 19 TAHUN 1955 TENTANG PENDJUALAN RUMAH RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI SEBAGAI UU

    3.572 MB
    3.
    04 -11-1957
    USUL - USUL PEUBAHAN ATJARA RAPAT-RAPAT DPR

    1.076 MB
    4.
    05 -11-1957
    PEMANDANGAN UMUM BABAK KE 1 MENGENAI RUU TENTANG PENGHAPUSAN TANAH PARTIKELIR

    4.652 MB
    5.
    08 -11-1957
    KETERANGAN PEMERINTAH TENTANG PERISTIWA SUMATERA TIMUR, MUSJAWARAH NASIONAL PEMBANGUNAN JANG AKAN DATANG DAN PENAHANAN TOKOH-TOKOH DJAWA BARAT

    4.041 MB
    6.
    08 -11-1957
    JAWABAN PEMERINTAH BABAK PERTAMA MENGENAI RUU PENGHAPUSAN TANAH-TANAH PARTIKULIR DAN RUU PERUBAHAN CANON DAN CIJNS ATAS HAK-HAK ERFPACHT DAN KONSESI GUNA PERUSAHAAN KEBUN BESAR

    1.120 MB
    7.
    11 -11-1957
    PEMANDANGAN UMUM BABAK KEDUA MENGENAI KETERANGAN PEMERINTAH TENTANG USAHA-USAHA NORMALISASI KEADAAN NEGARA

    8.056 MB
    8.
    11 -11-1957
    PEMANDANGAN UMUM BABAK KEDUA MENGENAI KETERANGAN PEMERINTAH TENTANG USAHA-USAHA NORMALISASI KEADAAN NEGARA

    2.952 MB
    9.
    12 -11-1957
    PEMANDANGAN UMUM BABAK KEDUA MENGENAI KETERANGAN PEMERINTAH TENTANG USAHA-USAHA NORMALISASI KEADAAN NEGARA

    6.251 MB
    10.
    12 -11-1957
    PEMANDANGAN UMUM BABAK KE II MENGENAI KETERANGAN PEMERINTAH TENTANG USAHA-USAHA NORMALISASI KEADAAN NEGARA

    7.330 MB
    11.
    13 -11-1957
    PEMANDANGAN UMUM BABAK PERTAMA MENGENAI RANTJANGAN ANGGARAN BELANDJA NEGARA TAHUN 1957

    6.226 MB
    12.
    13 -11-1957
    PEMANDANGAN UMUM BABAK PERTAMA MENGENAI RANTJANGAN ANGGARAN BELANDJA NEGARA TAHUN 1957 (LANDJUTAN)

    7.240 MB
    13.
    14 -11-1957
    RUU PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1957 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH DAN RUU PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1954 ATAU UU NO. 28 TAHUN 1956, MASING-MASING TENTANG PEMINDAHAN HAK TANAH-TANAH DAN BARANG-BARANG TETAP LAINNYA YANG BERTAKLUK KEPADA HUKUM EROFAH DAN TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PEMINDAHAN HAK TANAH-TANAH PERKEBUNAN DAN SEBAGAINYA

    14.392 MB
    14.
    14 -11-1957
    PEMANDANGAN UMUM BABAK PERTAMA MENGENAI RANTJANGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1957 (LANDJUTAN)

    6.248 MB
    15.
    15 -11-1957
    PEMANDANGAN UMUM BABAK PERTAMA MENGENAI RANTJANGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1957 (LANDJUTAN)

    5.647 MB
    16.
    15 -11-1957
    PEMANDANGAN UMUM BABAK PERTAMA MENGENAI RANTJANGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1957

    5.996 MB
    17.
    18 -11-1957
    PEMANDANGAN UMUM BABAK PERTAMA MENGENAI RANTJANGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1957 (LANDJUTAN)

    9.338 MB
    18.
    18 -11-1957
    PEMANDANGAN UMUM BABAK PERTAMA MENGENAI RANTJANGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1957 (LANDJUTAN)

    6.059 MB
    19.
    19 -11-2010
    PEMANDANGAN UMUM BABAK PERTAMA MENGENAI RANTJANGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1957 (LANDJUTAN)

    7.734 MB
    20.
    19 -11-2010
    PEMANDANGAN UMUM BABAK PERTAMA MENGENAI RANTJANGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1957 (LANDJUTAN)

    7.647 MB
    21.
    20 -11-1957
    PEMANDANGAN UMUM BABAK PERTAMA MENGENAI RANTJANGAN ANGGARAN BELANDJA NEGARA TAHUN 1957 (LANDJUTAN)

    8.309 MB
    22.
    20 -11-1957
    PEMANDANGAN UMUM BABAK PERTAMA MENGENAI RANTJANGAN ANGGARAN BELANDJA NEGARA TAHUN 1957 (LANDJUTAN)

    4.480 MB
    23.
    21 -11-1957
    DJAWABAN PEMERINTAH DALAM BABAK PERTAMA MENGENAI RUU PENGHAPUSAN TANAH-TANAH PARTIKELIR, RUU PERUBAHAN CANON DAN CIJN ATAS HAK-HAK ERFPACHT DAN KONSESI GUNA PERUSAHAAN KEBUN BESAR - PEMANDANGAN UMUM BABAK PERTAMA MENGENAI RUU PERSETUDJUAN PERDJANDJIAN DWIKEWARGANEGARAAN NEGARA REPUBLIK RAKJAT TIONGKOK

    6.042 MB
    24.
    21 -11-1957
    PEMANDANGAN UMUM BABAK PERTAMA MENGENAI UU PERSETUDJUAN WARGANEGARA JANG SETJARA TIDAK SAH BERADA DIDAERAH RI DAN REPUBLIK PILIPINA -- RUU PERSETUDJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 100 MENGENAI PENGUPAHAN JANG SAMA BAGI BURUH LAKI-LAKI DAN WANITA UNTUK PEKERDJAAN JANG SAMA NILAINJA

    3.790 MB
    25.
    22 -11-1957
    DJAWABAN PEMERINTAH DALAM BABAK PERTAMA MENGENAI UU PERSETUDJUAN PERDJANDJIAN KEWARGANEGARAAN DENGAN REPUBLIK RAKJAT TIONGKOK -- RUU PERSETUDJUAN MENGENAI WARGANEGARA YANG STJARA TIDAK SAH BERADA DIDAERAH REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PILIPINA -- PEMANDANGAN UMUM BABAK KEDUA MENGENAI RANTJANGAN UU PENGHAPUSAN TANAH-TANAH PARTIKELIR -- RUU PERUBAHAN CANON DAN CIJNS ATAS HAK-HAK ERFPACHT DAN KONSESI GUNA PERUSAHAAN KEBUN BESAR

    3.891 MB
    26.
    25 -11-1957
    DJAWABAN PEMERINTAH DALAM BABAK KEDUA MENGENAI KETEANGAN PEMERINTAH TENTANG USAHA-USAHA NORMALISASI KEADAAN NEGARA -- DJAWABAN PEMERNTAH DALAM BABAK PERTAMA MENENAI RUU PERSETUDJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 100 MENGENAI PENGUPAHAN JANG SAMA BAGI BURUH LAKI-LAKI DAN WANITA UNTUK PEKERDJAAN JANG SAMA NILAINJA -- PEMANDANGAN UMUM BABAK KEDUA MENGENAI RUU TENTANG PERSETUDJUAN PERDJANDJIAN DWIKEWARGANEGARAAN DENGAN REPUBLIK RAKJAT TIONGKOK -- PEMANDANGAN UMUM BABAK KEDUA MENGENAI RUU PERSETUDJUAN WARGA-WAGA JANG SETJARA TIDAK SAH BERADA DIDAERAH rePUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PILIPINA -- PEMANDANGAN UMUM BABAK PERTAMA MENGENAI RANTJANGAN ANGGARAN TAMBAHAN TAHUN 1955

    5.917 MB
    27.
    25 -11-1957
    PEMANDANGAN UMUM BABAK KEDUA MENGENAI RUU PERSETUDJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 100 MENGENAI PENGUPAHAN JANG SAMA BAGI BURUH LAKI-LAKI DAN WANITA UNTUK PEKERDJAAN JANG SAMA NILAINJA -- PENDJELASAN PEMERINTAH MENGENAI RANTJANGAN ANGGARAN TAMBAHAN TAHUN 1955

    1.914 MB
    28.
    27 -11-1957
    DJAWABAN PEMERINTAH DALAM BABAK PERTAMA MENGENAI RANTJANGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1957

    2.487 MB
    29.
    27 -11-1957
    DJAWABAN PEMERINTAH DALAM BABAK PERTAMA MENGENAI RANTJANGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1957

    4.469 MB